Bhabinkamtibmas Pantau Kesepakatan Pilkades Tanpa Money Politics

tribratanewswonosobo.com – Masyarakat Desa Pungangan, membuat surat kesepakatan penyelenggaraan pilkades Desa Pungangan 2016 tanpa melakukan mony politics. Aipda Nursidiq Pratomo, S.H. anggota Polsek Mojotengah sebagai Polmas Desa setempat memantau pelaksanaannya yang bertempat di aula kantor desa, Sabtu malam (8/10/2016).

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Camat Mojotengah diwakili oleh Kasi Tramtib Supriyono, Kapolsek Mojotengah diwakili oleh Polmas Aipda Nursidiq. P, S.H., P.J Kades Pungangan M.Sodiq, Ketua BPD Pungangan H. Jamil, Danton Linmas Desa Supriyono serta ketua Rt dan Rw se-desa Pungangan.

P.j Kades M. Sodiq saat sambutan mengawali acara menerangkan, surat kesepakatan ini sudah disepakati bersama oleh seluruh warga Desa Pungangan. Yang inspirasinya melawati perangkat Rt dan Rw.

“Masyarakat mengharapkan, setelah ditandatangani surat pernyataan ini, pelaksanaan pilkades berlangsung tanpa money politics. Selanjutnya para calon Kades agar menjamin tidak akan melakukan jual beli suara dalam pemilihan nanti serta tidak mengerahkan timses maupun perorangan untuk jual beli suara dengan pemilih,” kata Sodiq.

Kapolsek Mojotengah AKP Ismanta, S.H melalui Polmas Aipda Nursidiq menuturkan, diharapkan kepada semua panitia penyelenggara Pilkades, BPD Desa Pungangan, Perangkat Desa tidak terlibat dalam kampanye langsung untuk menjaga kenetralan Pilkades tersebut.

“Kami Polsek Mojotengah mengharapkan, semua masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawal pilkades bisa sukses, bersama sama menjaga agar tetap aman dan kondusif, sampai pada hari pelaksanaannya nanti pada hari Selasa (22/11/2016) kata Aipda Nursidiq.

IMG_20161008_205448

Dalam kesempatan itu, berkaitan dengan mony politik. Aipda Nursidiq menjelaskan tentang pengertiannya. Yaitu suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau jual beli suara dengan membagi bagikan uang untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters).

“Politik seperti itu adalah tindakan ilegal dan merupakan kejahatan. Termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2012. Adapun pasal yang mengaturnya, pada pasal 86 ayat 1 huruf (j). Yaitu semua pelaksana kampanye pemilu, yang dengan sengaja, menjanjikan atau memberikan uang atau barang dimaksudkan untuk imbalan. Dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun serta denda 24 juta” jelas Aipda Nursidiq.

(Humas Polsek Mojotengah)