Saat Benar Tak Seorangpun Ingat, Saat Salah Tak Seorangpun Lupa

Tribratanewswonosobo.com-Barangkali frase tersebut yang pas untuk merefleksikan kinerja Kepolisian Negara Republik Inodnesia. Betapa tidak, ditengah gencarnya reformasi internal yang dikomandoi oleh Kapolri baru, masih ada pula oknum personel Polisi dengan enaknya menghancurkan citra yang sedemikan susah payah dibangun, hanya demi kepentingan pribadi.

Saat ada pertanyaan, salah siapa? Tidak ada jawabannya. Semua ikut andil melakukan kesalahan, namun ada alasan pembenarnya. Seperti yang terjadi di lingkungan kerja penulis sendiri. Berapa hujatan yang langsung ditujukan kepada Polisi, khususnya Polres Wonosobo, saat melakukan sosialisasi dan pelarangan penerbangan balon udara tradisional? HANYA BERUPA SOSIALISASI DAN PELARANGAN. Tanpa penindakan hukum.

Jika dibandingkan dengan upaya penciptaan keamanan yang tanpa henti dilaksanakan. Sebut saja rentetan pengungkapan kasus curanmor dengan barang bukti hampir 200 Sepeda motor selama tahun2016 saja. Atau keberhasilan pelaksanaan Operasi Pekat dan Operasi Ramadniya Candi 2016. Yang tanpa henti pula dilanjutkan dengan rangkaian HUT Wonosobo ke-191 dengan puncak Konser Brodin dan God Bless. Bahkan personel Polres Wonosobo yang tergabung dalam Crime Hunter Band, masih bisa menghibur dengan menjadi band pembuka konser group musik rock yang legendaris tersebut.

Sebut pula keberhasilan pengamanan Konser Slank yang dilaksanakan pada tahun 2015 silam. Satu-satunya konser tunggal dan terbuka yang digelar band asal gang potlot Jakarta tersebut selama 5 tahun terakhir. Jumlah penonton lebih dari 15.000 orang yang datang dari seluruh Indonesia. Bahkan Polres Wonosobo harus melaksanakan kegiatan cipta kondisi sekaligus pengamanan sejak 2 minggu sebelum pelaksanaan konser.

Mengutip Judul yang dibuat oleh REZA INDRAGIRI AMRIEL dalam Opini yang dimuat oleh Harian Suara Merdeka pada Kamis, 1 September 2016, ‘Siapa Sudi Melindungi Polisi’. Saya sebagai warga masyarakat biasa maupun sebagai seorang Polisi, sangat membenarkan tulisan itu. Ada dua kalimat yang benar-benar (mungkin) perlu dipikirkan (oleh para pembuat undang-undang). “Bandingkan, misalnya, profesi guru dan dosen dengan profesi polisi. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah 74/2008 tentang Guru berisi pasal bahwa guru berhak atas jaminan rasa aman, keselamatan dan perlindungan hukum”. Sementara itu tidak ada jaminan perlindungan hukum yang pasti terhadap Polisi. Ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dalam perkap tersebut diatur bagaimana cara penggunaan kekuatan dalam setiap tindakan kepolisian. Mulai dari peringatan lisan hingga penggunaan senjata api.

Namun Perkap tersebut belum juga bisa menjadi perlindungan anggota dalam bertindak. Masih banyak anggota Polri yang harus berhadapan dengan sidang kode etik, bahkan pengadilan umum saat harus “melumpuhkan” para pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, banyak pula polisi yang harus meregang nyawa saat melakukan upaya penangkapan pelaku tindak pidana. Sebut saja kejadian penggrebekan narkoba di Jakarta Timur dimana 1 anggota Polisi gugur sementara 2 lainnya terluka karena sabetan senjata tajam.

Profesi polisi yang bersinggungan langsung dengan pelanggar hukum menjadikannya penuh dengan resiko. Ada yang mengatakan, “Menjadi polisi itu seperti makan buah simalakama. Kaki kanan di kuburan, kaki kiri di penjara. Tinggal pilih mana”. Wajar saja, jika pernah pada suatu saat istri saya berkata, bahwa baginya yang terpenting saya bisa pulang dengan selamat. “Bawa uangnya cukup gaji sebulan sekali. Yang terpenting bisa pulang jangan terluka. Apalagi hanya tinggal nama,” katanya.

Polisi saat ini sudah benar-benar menjadi warga sipil seperti masyarakat lain. Yang membedakan, Polisi hanya diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum. Polisi juga sepenuhnya tunduk kepada peradilan umum. Bahkan, Polisi juga terikat dengan kode etik profesi dan peraturan disiplin anggota. Apabila seorang anggota polisi melakukan pelanggaran pidana, dapat dipastikan menghadapi 2 persidangan. Di peradilan umum dan peradilan kode etik. Jika bukan pelanggaran pidana sekalipun, tetap akan menjalani sidang kode etik dengan potensi hukuman sampai dengan pemecatan.

Sudah saatnya, reformasi internal yang dilaksanakan oleh polisi mendapat respon positif dari masyarakat. Polisi juga seorang manusia biasa. Bahkan superhero sekalipun melakukan sebuah pengorbanan. Lihatlah pengorbanan yang diberikan para polisi untuk melindungi masyarakat dari pelanggar hukum.  Jika tidak terjadi imbal balik, masyarakat juga turut ‘melindungi’ Polisi, maka siapa lagi yang akan memberikan jaminan rasa aman bagi proses penegakan hukum di negara ini. Memang bukan perkara mudah untuk serta merta memberikan citra positif terhadap polisi. Namun setidaknya dengan tidak selalu mengungkit kesalahan, polisi bisa fokus untuk melakukan perbaikan internalnya. Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, memang belum baik. Namun kami selalu mengupayakan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jayalah Polisi Indonesia. Jadilah abdi utama dari nusa dan bangsa. “Rastra Sewa Kottama”.

 

Bripka Eko Rahmad Widodo. Diktukba Polri Gelombang I Tahun 2004. Polres Wonosobo

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. GVK BIO

Comments are closed.